,

Urbanisasi dan Kampung Kota

Kampung kota atau informal settlement menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kota-kota Indonesia. Kampung ini terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk kota akibat pertumbuhan alami (fertilitas dan mortalitas) dan juga karena urbanisasi. Bahkan proyeksi yang dilakukan oleh BPS memperkirakan tidak kurang dari 68% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2025. Fakta lain yang diungkap oleh Kementerian Perumahan Rakyat (2009) menyebutkan bahwa sebanyak 70 - 85% penduduk kota masih bergantung pada perumahan informal ini. 


Fenomena kampung kota di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena pertumbuhan kota-kota di negara berkembang yang cenderung menjadi mega cities. Kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya terus membesar dan menjadi kota yang ’obesitas’. Karena jauh dari sentuhan perencanaan formal, maka kampung kota sering dicirikan dengan ketidakteraturan, ketidakseragaman, ketidakmapanan, dan bahkan ketidakamanan serta ketidaksehatan (Setiawan, 2010). 

Tidak sedikit sindiran/ satir yang bermunculan menanggapi fenomena informalitas perkotaan ini. Sektor ini muncul di luar perencanaan formal yang dibuat oleh para perencana kota baik di RTRW maupun RDTRK. Dokumen perencanaan formal yang tersusun tidak bisa memprediksi sektor-sektor informal yang akan muncul, termasuk di dalamnya adalah permukiman informal.

Bagaimana kampung bisa muncul?
Setiawan  (2010) guru besar perencanaan wilayah dan kota UGM berpendapat bahwa munculnya kampung kota tidak bisa dilepaskan oleh urbanisasi. Semakin sempitnya lapangan usaha di pedesaan memaksa warga desa untuk pergi ke kota  guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketatnya kompetisi menjadikan tidak semua orang yang datang ke kota bisa bertahan dan mendapatkan pekerjaan seperti yang mereka impikan. Alhasil, mereka terpinggirkan, termarjinalkan dan menjadi kelompok  yang rentan. 

Untuk bertahan hidup, kelompok masyarakat ini mengelompok dalam lahan marginal yang murah, dan jauh dari fasilitas premium perkotaan. Mereka menyelenggarakan 'perencanaan dan pembangunan' rumah tinggal sendiri sesuai dengan kapasitas mereka dan norma-normal mereka yang tidak terlembagakan. Dan ini menjadi dasar housing authonomy yang tidak memilik standar jelas dan aturan jelas.

Akan tetapi, di balik ketidakteraturan perkampungan terdapat kemampuan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan yang sangat khas. Setiap perkampungan memiliki norma lingkungan  yang berbeda-beda dan unik. Bahkan bisa diperkirakan bahwa jika terdapat 1.000 kampung maka dimungkinkan terdapat 1.000 karakter pula. Ini menandakan adanya ciri khas lokasi yang sangat lekat dengan kondisi sosial penduduknya.

Referensi:
Setiawan, Bakti. 2010. Pidato pengukuran guru besar - Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia. Yogyakarta: UGM. Available at: http://pidato.net/2691_pengukuhan-prof-ir-bakti-setiawan-ma-ph-d (di akses 14 April 2015)
Share: