Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir



Pantai dan wilayah pesisir merupakan salah satu anugerah terbesar untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia. Berdasarkan data Bakosurtanal pulau di Indonesia yang sudah terdaftar sebanyak 13.466 pulau. Bayangkan berapa banyak pantai yang dimiliki Indonesia disamping garis pantai yang panjang pada 5 pulau besar di Indonesia.

Wilayah pesisir dan pantai telah menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangannya. Seiiring perkembangannya, wilayah pesisir berkembang sebagai pusat kegiatan yang kompleks dimana didukung dengan pesatnya kegiatan ekonomi dan sosial penduduk sesuai dengan ekologi kawasan pesisir. Menurut UU no 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU No.27 Tahun 2007, kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan kriteria fisik, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Kawasan tersebut terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pula 12 mil laut yang diukur dari garis pantai (perairan pesisir).

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan perubahan terhadap wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir. Pemerintah dalam hal ini merupakan pemerintah daerah dan sektor lainnya untuk melakukan manajemen lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penanganan wilayah pesisir terdapat 3 pendekatan penataan ruang yang dilakukan yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan landasan tersebut, UU No. 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses penataan wilayah pesisir, yaitu terbagi kedalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RAPWP-3-K). Adanya proses tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah pesisir. 

Wilayah pesisir saat ini banyak dikaitkan dengan perkembangan perubahan iklim dan adaptasi terhadap bencana yang terjadi sebagai dampak perubahan iklim. Adanya perencanaan wilayah pesisir diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir. Dalam ayat 2 UU No 27 tahun 2007 sendiri ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Memberdayakan disini dilakukan dengan peningkatan kapasitas, pemberian akses terhadap terknologi permodalan, infrastruktur, serta aset ekonomi produktif lainnya. Adanya perencanaan rinci pada wilayah pesisir diharapkan mampu memberikan akses tersebut terhadap masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pesisir adalah peningkatan daya dukung lingkungan diharapkan tetap memperhatikan ekosistem pesisir dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian dalam proses perencanaan diharapkan kerja sama antar stakeholder yang dimaksudkan dalam UU No. 27 Tahun 2007 bukan hanya melibatkan pemerintahan namun juga melibatkan masyarakat dan LSM yang berkaitan dengan lingkungan pesisir sendiri untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.
Share: