Insentif dan disinsentif dalam penataan ruang

capetown.gov.za
UU No. 26 tahun 2007 mengemukakan: dalam pemanfaatan ruang dikembangkan "perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara". Pengertian dari perangkat insentif dalam UU Penataan Ruang tersebut adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Sementara itu, perangkat disinsentif didefinisikan sebagai pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Seluruh jenis perangkat insentif dalam pemanfaatan ruang versi UU Penataan Ruang adalah selalu mempunyai ciri atau sifat memberikan kemudahan-kemudahan bagi terlaksananya pemanfatan ruang sesuai rencana yang ada, khususnya melalui pengaturan:

  1. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham; atau
  2. Di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Sebaliknya, seluruh jenis perangkat disinsentif dalam pemanfaatan ruang adalah selalu ditujukan untuk mempersulit munculnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada. Contoh yang dapat diberikan misalnya adalah:

  1. Pengenaan pajak atau retribusi tinggi; atau
  2. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana.

Tentunya definisi yang sesungguhnya dari perangkat insentif dan disinsentif itu tidak sesederhana versi UU Penataan Ruang tersebut, karena secara prinsipil terdapat perangkat-perangkat di luar dari perangkat ekonomi (pajak, retribusi, subsidi, atau pengenaan tarif pemakaian/user charge) dan perangkat fisik (pengadaan dan/atau pemilikan langsung oleh pemerintah atas ruang tertentu, pelayanan umum, dan prasarana umum), yaitu perangkat politik dan/atau hukum/perundang-undangan/regulasi. Jadi dalam konteks ini yang disebut dengan perangkat insentif dan disinsentif adalah perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen ekonomi/keuangan, fisik, politik, regulasi/kebijaksanaan, yang dapat mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

Oleh karena ini, definisi berdasarkan UU Penataan Ruang tersebut akan terbaca sangat kaku, mungkin dengan satu-satunya asumsi bahwa kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan adalah normal seperti yang telah diprediksikan pada saat proses penyusunan rencana tata ruangnya. Padahal, kemungkinan besar terjadi hal-hal khusus yang mengharuskan pada tahap pemanfaatan ruang perlu sedikit menyesuaikan rencana yang ada dengan perkembangan faktor-faktor eksternal, baik yang berupa faktor politis, ekonomi, teknologi, maupun sosial budaya yang memang bersifat dinamis. 

Dalam kaitan tersebut, seringkali justru pemerintah memberikan semacam insentif, misalnya boleh melanggar ketentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) atau KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimal yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, sebagai 'daya tarik' untuk memacu investasi bagi pengembangan suatu kawasan tertentu yang memang ingin dipercepat perkembangannya. Dalam kasus ekstrim, mungkin rencana tata ruangnya yang dianggap tidak valid, sehingga selain dimungkinkan adanya 'perubahan guna lahan' (dengan prosedur khusus yang diatur tersendiri), bahkan mungkin sekaligus diberikan insentif dalam bentuk kemudahan-kemudahan untuk melaksanakannya.

Share: